Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional – Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Wisnu Utomo menghadiri acara webinar GWP SEA x IAP2 bertajuk partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air (11/11/2021) sebagai keynote speaker. Materi yang disampaikan beliau adalah perencanaan pembangunan dari sisi regulasi, kelembagaan, dan pendanaan dalam menanggapi isu tata kelola air di Indonesia.
Sistem perencanaan pembangunan nasional sudah diatur dalam UU No. 25/2004 tentang SPPN bahwa, Perencanaan Pembangunan dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan : a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Memastikan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan efektif tentu diperlukan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut didukung pada PP No.17/2017 yang diamanatkan adanya sinkronisasi untuk keterpaduan perencanaan – penganggaran dengan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial. Pendekatan lainnya yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program prioritas sehingga pendanaan berjalan efektif. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu melakukan clearing house, artinya menyelaraskan perencanaan, implementasi, dan mobilisasi sebagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.
Pentingnya partisipasi aktor non – pemerintah dalam perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan bersinergis dan inklusif. Salah satu wadah partisipasi aktor non – pemerintah untuk menyampaikan gagasan dan pandangan dalam pelaksanaan pembangunan adalah Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Menurut Pak Wisnu bahwa partisipasi menjadi kunci dalam pembangunan yang inklusif, sehingga kemitraan multipihak menjadi instrumen penting dalam menjembatani seluruh pemangku kepentingan, dan menjalankan KMP (Kemitraan Multi Pihak) tidak mudah. Kementerian – PPN/Bappenas sudah menyusun panduan KMP sebagai acuan pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi untuk menjawab tantangan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas melakukan praktik KMP di Daerah dengan berbagai stakeholder seperti KMP untuk penguatan BUMDes di Bangka Belitung, tambak udang di Jawa Tengah, KMP bidang vokasi pendidikan di Jawa Barat, dan KMP bidang pengembangan kelapa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tentunya dalam praktik KMP adanya tantangan kolaborasi yaitu: 1) Partisipasi non-state actor untuk mengawal/monitoring kegiatan; 2) Adanya gap knowledge dan data antara pemerintah dengan non state actor; 3) Perbedaan kepentingan. Sedangkan untuk tantangan sinkronisasi perencanaan pembangunan adanya isu cross – sectoral tata kelola sumber daya air.
Baca Juga : Kylie Cochrane: Public Participation, Community Outrage, and Water Security
Selanjutnya Pak Wisnu memaparkan slide tentang praktik unggulan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air yang kolaboratif. Pertama yaitu Pilot Project, merupakan project pemeliharaan irigasi berbasis Participatory Irrigation Management di Pantura Jawa yang melibatkan K/L, Pemda, dan organisasi petani, tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur irigasi dan membantu petani mendapatkan penghasilan tambahan. Praktik kedua yaitu program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program), merupakan kolaborasi antara Bappenas, Kemtan, KemPUPR, Kemendagri dengan dukungan Asian Development Bank, dan IFAD, tujuan dari program ini untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi yang berkelanjutan. Praktik unggulan yang ketiga adalah Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, dan bank dunia di wilayah perdesaan/program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat mengakses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan.
Setelah selesai memaparkan materi, Pak Wisnu menyampaikan pesan bahwa beliau berharap webinar ini akan menjadi output konkrit dalam inisiasi – inisiasi kemitraan untuk memperkuat tata kelola sumber daya air di tingkat daerah maupun nasional, dan tentunya sebagai upaya mencapai target pembangunan nasional.
Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika