Mengembangkan Indeks Partisipasi Publik: Strategi IAP2 Indonesia untuk Pengelolaan Anggaran yang Lebih Inklusif

IAP2 Indonesia – Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam tata kelola anggaran di Indonesia, dengan rata-rata hanya mencapai indeks partisipasi 0,37 dari skala 1 di 70 kabupaten/kota. Menanggapi hal tersebut, IAP2 Indonesia memberikan beberapa rekomendasi rinci untuk meningkatkan partisipasi publik, yang mencakup pengembangan indeks partisipasi publik, penerapan spektrum partisipasi publik IAP2, dan pemenuhan nilai-nilai inti IAP2.

  1. Pengembangan Indeks Partisipasi Publik

    1. Pentingnya Pengembangan Indeks

      • Mengukur Kemajuan: Indeks partisipasi publik memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kemajuan dan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah dan CSO.
      • Identifikasi Kesenjangan: Memungkinkan identifikasi kesenjangan dalam partisipasi publik di berbagai daerah, sehingga intervensi yang lebih spesifik dapat diterapkan.
      • Penguatan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui penilaian yang objektif dan transparan.
    2. Langkah Pengembangan Indeks

      • Kriteria Penilaian: Menetapkan kriteria yang mencakup aspek keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, dan efektivitas partisipasi.
      • Survei dan Data: Melakukan survei di berbagai daerah untuk mengumpulkan data yang relevan dan valid.
      • Pelaporan dan Evaluasi: Menerbitkan laporan secara berkala untuk mengevaluasi dan mempublikasikan hasil indeks partisipasi publik.
  2. Spektrum Partisipasi Publik dan Nilai-Nilai Inti IAP2

    1. Spektrum Partisipasi Publik IAP2:

      • Inform : Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan keputusan.
      • Consult : Berkonsultasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik.
      • Involve : Masyarakat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan.
      • Collaborate : Bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap aspek pengambilan keputusan.
      • Empower : Pengambilan keputusan akhir dapat memberdayakan masyarakat.indeks partisipasi publikSumber foto: IAP2 Spectrum of Participation
  3. Implementasi Rekomendasi

    1. Edukasi dan Pelatihan
      • Tujuan: Meningkatkan pemahaman terkait anggaran dan kapasitas partisipasi masyarakat.
      • Strategi: Mengadakan lokakarya, seminar, dan program pelatihan di berbagai daerah.
      • Kerjasama: Melibatkan lembaga pendidikan dan CSO dalam program edukasi.
    2. Mekanisme Partisipatif
      • Musrenbang: Meningkatkan kualitas Musrenbang dengan memperluas partisipasi.
      • Forum Dialog: Mengembangkan forum dialog rutin antara pemerintah dan masyarakat.
    3. Akses Informasi
      • Transparansi: Mengimplementasikan kebijakan yang terbuka atas informasi publik.
      • Teknologi : Memanfaatkan media sosial dan platform online untuk penyebaran informasi.
    4. Kolaborasi dengan CSO
      • Kemitraan: Menjalin kemitraan strategis dengan CSO untuk pengawasan anggaran.
      • Advokasi: Mendukung kegiatan advokasi dan kampanye partisipatif oleh CSO.
    5. Penggunaan Teknologi
      • Aplikasi Partisipatif: Mengembangkan aplikasi atau portal online untuk memfasilitasi partisipasi publik.
      • GIS: Menggunakan teknologi Geographic Infornation System (GIS) untuk transparansi proyek pemerintah.
  4. Kesimpulan

    Dengan menerapkan rekomendasi di atas, IAP2 Indonesia yakin partisipasi publik dalam tata kelola anggaran akan meningkat, menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan partisipasi publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat luas dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mencapai tujuan bersama.

Baca juga: Membangun Keterlibatan Publik dalam Menghadapi Darurat Perubahan Iklim

 

REFERENSI

“Seknas FITRA: Skor Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Anggaran di Indonesia Masih Rendah.” Tempo.co. Diakses dari [Tempo.co](https://bisnis.tempo.co/read/1884586/seknas-fitra-skor-partisipasi-publik-dalam-tata-kelola-anggaran-di-indonesia-masih-rendah).

“Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN.” Seknas FITRA. Diakses dari [Seknas FITRA](https://beritabaru.co/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/).

“International Association for Public Participation (IAP2) Core Values.” IAP2. Diakses dari [IAP2 Core Values] (https://www.iap2.org/page/corevalues).

Author

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *