Beranda » Archives for August 2019

Month: August 2019

melokalkan TPB didaerah

Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.

Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.

Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.

Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.

Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.

Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaSeluk Beluk Kolaborasi

Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

kolaborasi

Seluk Beluk Kolaborasi

Kamis, 1 Agustus 2019, telah diselenggarakan diskusi Ngobrolin Partisipasi (NGOPAS) yang mengangkat tema ‘The critical role of collaboration for the development sector’. Materi dibawakan oleh Stuart Waters yang saat ini menjabat sebagai Managing Director dan konsultan senior di lembaga Twyfords, Australia. Ia juga merupakan salah penulis untuk buku The Power of ‘Co’: The Smart Leaders’ Guide to Collaborative Governance.

NGOPAS kali ini diadakan di Mula, Cilandak Town Square selama tiga jam dan dihadiri oleh perwakilan dari Anwar Muhammad Foundation (AMF), School of Government and Public Policy – Indonesia (SGPP), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Mott Macdonald.

Mengusung topik kolaborasi, sesi NGOPAS mengupas seluk beluk kolaborasi secara interaktif. Dalam pengantarnya, Stuart menjelaskan bahwa kolaborasi adalah upaya yang dilakukan ketika sudah memiliki kompleksitas yang tinggi.

Dalam konteks agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan yang kompleks seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, krisis air bersih, kelestarian lingkungan dan disrupsi teknologi menjadikan kolaborasi sebagai tulang punggung untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Stuart juga berbagi pengalaman internasionalnya tentang ketrampilan, perilaku, dan pola pikir yang dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi mereka. Sebagai pakar kolaborasi, ia menekankan hal yang paling penting dan mendesak adalah meningkatkan kapasitas untuk berkolaborasi efektif dengan lintas orang, budaya dan disiplin ilmu. Kolaborasi yang sebenarnya adalah tentang hubungan, nilai-nilai, ketakutan dan kerentanan manusia.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMenyusun Stategi Pelibatan Stakeholder untuk TPB

Belajar cara berkolaborasi berarti belajar bagaimana menjadi tidak nyaman dalam kebersamaan. Untuk itu, ia pun memperkenalkan kunci kerangka kerja kolaborasi dan mengeksplorasi penerapannya pada proyek nyata. Diskusi juga diselingi oleh tanya jawab terbuka dari para peserta yang ingin mengeksplorasi isu-isu penting yang relevan bagi mereka.

Materi dan foto dapat diunduh pada tautan berikut ini http://tiny.cc/20rjbz

strategi pelibatan

Menyusun Stategi Pelibatan Stakeholder untuk TPB

Jakarta – Pada kegiatan hari pertama Pelatihan Nasional II, sesi seminar & diskusi dilanjutkan oleh Pemateri dari IAP2 Indonesia yaitu Aldi Muhammad Alizar dan Meithya Rose Prasetya Puteri. Membawakan topik mengenai pelibatan pemangku kepentingan/stakeholder engagement untuk Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, tim IAP2 memaparkan 10 langkah dalam desain dan perencanaan untuk pelibatan.

Agenda 2030 ini terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 244 indikator yang dalam pencapaiannya mensyaratkan pelibatan pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Ini artinya pelibatan pemangku kepentingan tidak lagi menjadi formalitas, tetapi harus berkualitas dan terukur.   

Untuk merespon kebutuhan tersebut, IAP2 menawarkan langkah efektif untuk merancang dan merencanakan pelibatan. Sepuluh langkah untuk pelibatan yang efektif bagi agenda 2030 dibagi menjadi tiga tahap: Rancang Bentuk, Perencanaan yang Detil, dan Implementasi & Evaluasi. 

Tahap pertama (rancang bentuk) memiliki empat langkah, yaitu memahami konteks, cakupan proyek (project scope), menyusun tujuan pelibatan, menentukan level pengaruh.

Tahap kedua adalah perencanaan yang detil, terdiri dari empat langkah, yakni jaminan adanya komitmen pemimpin, penyusunan strategi & urutan pelibatan, dan memilih metode yang tepat.

Tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi yang mencakup evaluasi kegiatan pelibatan dan tata kelola serta pelaksanaan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaOptimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Selain berbicara tentang konsep pelibatan, IAP2 Indonesia juga berbagi pengalaman tentang langkah kongkrit pelibatan pemangku kepentingan untuk TPB. Saat ini IAP2 tengah memfasilitasi pembentukan forum multipihak untuk Pembangunan Maluku Utara yang berkelanjutan. Selanjutnya, Aldi M. Alizar juga berbagi pengalamannya dalam melaksanakan kerjasama multipihak, dan bagaimana dunia usaha bisa terlibat dalam pembangunan daerah untuk pencapaian TPB.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

pelatihan trainer

Cara Menjadi Pelatih di International Association for Public Participation (IAP2)

Pelatih IAP2 berlisensi tidak hanya memiliki ketertarikan besar tentang partisipasi publik. Mereka pun merupakan praktisi yang berkualifikasi tinggi yang telah mengasah pengetahuan dan kemahirannya dalam partisipasi publik (P2). Mereka berbagi keahlian yang telah diperoleh, mulanya, melalui kelas-kelas khusus IAP2 untuk pengembangan profesional P2. Beberapa pelatih IAP2 bahkan telah memperoleh CP3 atau MCP3, yang merupakan satu bentuk penghormatan dari sesama profesional P2 yang mengakui kompetensi mereka berdasarkan lebih dari 30 kriteria.

Perjalanan menjadi seorang pelatih ditempuh melalui: kelas-kelas tatap muka atau online yang diajarkan oleh fakultas IAP2, observasi saat pelatih IAP2 beraksi, pengalaman-pengalaman co-teaching dan mentoring dari fakultas IAP2. Sebagian besar dari mereka menyelesaikan persyaratan tersebut dalam kurun waktu 6-12 bulan. Perjalanan tersebut berujung dengan diberikannya lisensi untuk menyampaikan pelatihan IAP2 di berbagai belahan dunia ini.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: 2019 Profesional Bersertifikat dari Amerika Utara Diumumkan

Untuk memenuhi permintaan pelatihan dari seluruh dunia, IAP2 secara berkala merekrut pelatih baru. Dalam mempersiapkan diri mengikuti perjalanan ini, setiap individu harus mendaftar ke salah satu dari dua Program IAP2 khusus persiapan pelatih: Program Persiapan Pelatih untuk Dasar-Dasar IAP2 (Program ini akan mempersiapkan individu menjadi pelatih untuk program 5-hari dari IAP2 tentang Dasar-Dasar dalam Partisipasi Publik) dan pelatihan Partisipasi Publik untuk Para Pengambil Keputusan. Sementara itu, program IAP2 untuk Outrage Trainer Preparation akan mempersiapkan Anda menghantarkan program 2 hari IAP2 tentang Strategi dalam Menghadapi Perlawanan dan Kemarahan dalam Partisipasi Publik.

Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut ini https://www.iap2.org/page/newtrainers

Sumber: How to Become an IAP2 Trainer (https://www.iap2.org/page/newtrainers)

iap2

2019 Profesional Bersertifikat dari Amerika Utara Diumumkan

IAP2 Kanada dan IAP2 USA dengan senang hati kami mengucapkan selamat pada ke enam peraih Certified Public Participation Professionals (CP3s).

iap2

Kiri-ke-kanan: Trevor Joyal (Calgary), Kirsty Neill (Calgary), Gay Robinson (Calgary), Megan Fitzgerald (Vancouver), Sarah Dechter (Flagstaff, AZ), Lara Tierney (Calgary)

Diluncurkan pada tahun 2016, program Sertifikasi Profesional Amerika Utara terbuka untuk semua anggota IAP2 aktif yang telah menyelesaikan pelatihan lima hari tentang Fondasi IAP2 dalam Partisipasi Publik (sebelumnya disebut kursus bersertifikat). Saat ini, pengajuan aplikasi sedang berjalan.

Program ini menawarkan dua level sertifikasi: Certified Public Participation Professional (CP3) dan Master Certified Public Participation Professional (MCP3). CP3 akan diberikan pada mereka berhasil melewati penilaian tiga-tahap berdasarkan 5 Kompetensi Inti. Sementara proses reviu untuk MCP3 akan dilakukan menurut kriteria wajib dan pilihan. Kandidat hanya bisa mengajukan Sertifikasi MCP3 setelah memperoleh Sertifikasi CP3.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Tim Editorial Baru untuk JPD

Mereka akan bergabung dengan para pemegang CP3 dan MCP3 (Master Certified) di Amerika Utara. Kredensial yang diakui secara internasional ini sekarang telah diraih oleh 25 anggota IAP2 di seluruh Amerika Utara.

(Repost) 2019 North American Certified Professionals Announced – Friday, July 12, 2019. Sumber: https://www.iap2.org/news/460766/2019-North-American-Certified-Professionals-Announced.htm